Pengadilan Malaysia: Utang Perjudian Bukan Dasar Kebangkrutan
Keputusan Signifikan dari Pengadilan Ipoh Pengadilan Tinggi di Ipoh, Malaysia, telah menegaskan bahwa utang yang timbul dari perjudian tidak dapat dijadikan alasan kebangkrutan, merujuk pada putusan Mahkamah Persekutuan dalam kasus sebelumnya dengan Datuk Ting Ching Lee.
Putusan Berdasarkan Kasus Lalu Hakim Moses Susayan dari Pengadilan Tinggi membatalkan status kebangkrutan Lee Fook Khuen, seorang pria berusia 75 tahun, menyusul gugatan yang diajukan oleh Resorts World Sentosa Pte Ltd. Lee menghadapi utang sebesar S$5,930 juta, terdaftar oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada 2018 setelah gagal membayar fasilitas kredit S$10 juta terkait perjudian. Upaya Lee untuk membatalkan pendaftaran penilaian di Malaysia mencapai Mahkamah Persekutuan, yang menekankan bahwa meskipun utang judi tersebut sah di Singapura, tetap tidak bisa ditegakkan di Malaysia.
Dampak Utang Perjudian pada Kebijakan Publik
Dalam keputusan tersebut, Moses menegaskan bahwa menurut hukum Malaysia, utang perjudian hanya dianggap sebagai utang kehormatan dan tidak memiliki pengikatan hukum untuk pembayaran. Penegakan utang ini di Malaysia bertentangan dengan kebijakan publik sesuai Undang-Undang Hukum Sipil 1956 meskipun sah di negara lain.
Kerangka Hukum di Malaysia
Undang-Undang Kontrak 1956 Pasal 26 menyatakan bahwa semua bentuk perjanjian judi dianggap tidak sah. Berdasarkan pasal ini, tindakan hukum untuk menuntut uang atau barang dari taruhan dilarang. Hakim menegaskan bahwa pengadilan berhak menolak eksekusi utang yang berasal dari aktivitas ilegal atau kontrak perjudian karena bertentangan dengan kebijakan publik.
Penegakan Utang Terbatas
Moses menekankan pengadilan kebangkrutan berhak meninjau jenis utang, walaupun utang tersebut tercatat di bawah Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Pembatasan pengakuan utang judi mempertahankan integritas hukum proses, dan undang-undang tidak mengizinkan penegakan terselubung atas kontrak yang dibatalkan secara hukum. Keputusan ini mempertegas kebijakan ketat Malaysia terhadap utang perjudian, menyiratkan bahwa utang semacam ini tidak dapat menjadi dasar kebangkrutan atau memiliki kekuatan hukum di Malaysia.
